Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Mengubah aturan kegiatan usaha hulu migas, khususnya terkait kewenangan penetapan Kontraktor dan penegasan kewajiban pasokan dalam negeri (DMO) sebesar 25% dari bagian produksi Kontraktor, sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi.