Proses Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Kontraktor

Salah satu ciri khas dalam tata kelola keuangan di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia adalah mekanisme pengembalian biaya operasi atau yang lazim disebut cost recovery. Mekanisme ini memungkinkan kontraktor untuk mendapatkan kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi setelah wilayah kerja menghasilkan produksi komersial. ²

Tahapan Pengembalian Biaya

1. Pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA): Kontraktor wajib menyusun RKA yang mencakup pengeluaran rutin dan pengeluaran proyek. RKA ini harus sesuai dengan kaidah praktik bisnis dan keteknikan yang baik serta prinsip kewajaran. ³
2. Persetujuan RKA: RKA yang diajukan wajib mendapatkan persetujuan dari Kepala Badan Pelaksana (saat itu BP Migas, kini SKK Migas). Persetujuan ini menjadi dasar bagi kontraktor untuk melaksanakan operasi perminyakan. Untuk pengeluaran proyek, diperlukan persetujuan otorisasi pembelanjaan finansial dari Kepala Badan Pelaksana sebelum dilaksanakan.
3. Produksi Komersial: Biaya operasi dapat dikembalikan setelah wilayah kerja menghasilkan produksi komersial. Status produksi komersial ini ditetapkan melalui persetujuan Menteri atas rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan. ³
4. Verifikasi Biaya: Agar biaya operasi dapat dikembalikan, harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti terkait langsung dengan operasi perminyakan, menggunakan harga wajar, dan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik. Pihak ketiga yang independen dapat ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melakukan verifikasi finansial dan teknis.

Struktur Biaya yang Dikembalikan

Biaya operasi yang dapat dikembalikan dalam satu tahun kalender terdiri atas:

• Biaya bukan modal tahun berjalan (misalnya survei, intangible drilling cost).
• Penyusutan biaya modal tahun berjalan (pengeluaran untuk peralatan dengan masa manfaat > 1 tahun).
• Biaya operasi yang belum dapat dikembalikan pada tahun-tahun sebelumnya (unrecovered cost).

Jumlah maksimum biaya operasi yang dapat dikembalikan untuk kontrak jasa ditentukan sebesar imbalan yang diberikan oleh Pemerintah. Biaya operasi yang belum diperhitungkan dalam satu tahun kalender dapat diperhitungkan pada tahun berikutnya. ⁴

Alokasi Biaya Antara Minyak Bumi dan Gas Bumi

• Biaya langsung minyak bumi dibebankan pada produksi minyak bumi.
• Biaya langsung gas bumi dibebankan pada produksi gas bumi.
• Jika terdapat biaya bersama untuk minyak dan gas bumi, alokasi dilakukan sesuai proporsi nilai relatif hasil produksi. Jika hanya satu jenis produksi yang dihasilkan, alokasi biaya bersama dilakukan secara adil berdasarkan kesepakatan Badan Pelaksana dan kontraktor. ⁵

Poin Kunci

• Cost recovery adalah mekanisme pengembalian biaya operasi kontraktor setelah produksi komersial tercapai dan RKA disetujui.
• Rencana kerja dan anggaran (RKA) kontraktor harus disetujui Kepala Badan Pelaksana untuk pelaksanaan operasi dan klaim biaya.
• Biaya yang dikembalikan meliputi biaya bukan modal, penyusutan biaya modal, dan biaya yang belum terpulihkan dari tahun sebelumnya.
• Alokasi biaya antar minyak dan gas bumi dilakukan secara proporsional, dengan kemungkinan pembebanan silang jika pengembalian dari satu jenis produksi tidak mencukupi.

---

Materi Tambahan — Jenis Biaya Operasi yang Dapat dan Tidak Dapat Dikembalikan

Dalam kegiatan usaha hulu migas, kontraktor mengeluarkan berbagai biaya yang, dalam prinsip cost recovery, dapat dikembalikan oleh Pemerintah setelah wilayah kerja menghasilkan produksi komersial. Namun, tidak semua biaya dapat diklaim sebagai biaya operasi yang dapat dikembalikan. Regulasi ini secara spesifik mengategorikan jenis-jenis biaya tersebut.

Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan

Biaya operasi yang dapat dikembalikan harus memenuhi beberapa persyaratan ketat, antara lain: ²

• Dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan, dan terkait langsung dengan operasi perminyakan di wilayah kerja kontraktor di Indonesia.
• Menggunakan harga wajar yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan.
• Pelaksanaan operasi perminyakan sesuai kaidah praktik bisnis dan keteknikan yang baik.
• Kegiatan operasi sesuai rencana kerja dan anggaran (WPN&B) yang telah disetujui Kepala Badan Pelaksana.

Secara garis besar, biaya operasi terdiri atas biaya eksplorasi, biaya eksploitasi, dan biaya lain. Contoh biaya-biaya ini termasuk biaya pengeboran (eksplorasi dan pengembangan), biaya geologis dan geofisika, biaya langsung produksi, biaya pemrosesan gas bumi, biaya utilitas, serta biaya umum dan administrasi. ³

Beberapa biaya spesifik yang dapat dikembalikan meliputi:

• Biaya penyusutan harta berwujud dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun.
• Cadangan biaya penutupan dan pemulihan tambang, yang wajib disimpan dalam rekening bersama Badan Pelaksana dan kontraktor di bank umum Pemerintah Indonesia.
• Iuran pesangon bagi pegawai tetap yang dibayarkan kepada pengelola dana pesangon yang ditetapkan Menteri Keuangan.

Biaya Operasi yang Tidak Dapat Dikembalikan

Regulasi ini juga secara eksplisit merinci jenis biaya yang tidak dapat dikembalikan dalam penghitungan bagi hasil dan pajak penghasilan. Ini krusial untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan efisiensi anggaran negara. ³

Berikut adalah beberapa contoh biaya yang tidak dapat dikembalikan:

• Biaya untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga pekerja, pengurus, pemegang participating interest, dan pemegang saham.
• Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan biaya penutupan dan pemulihan tambang.
• Harta yang dihibahkan.
• Sanksi administrasi (bunga, denda, kenaikan) dan pidana (denda) terkait perpajakan, serta tagihan/denda akibat kesalahan kontraktor (kesengajaan/kealpaan).
• Biaya penyusutan atas barang dan peralatan yang bukan milik negara.
• Biaya tenaga kerja asing yang tidak memenuhi prosedur atau izin kerja.
• Biaya konsultan hukum yang tidak terkait langsung dengan operasi perminyakan, biaya konsultan pajak.
• Biaya pemasaran minyak dan/atau gas bumi bagian kontraktor (kecuali pemasaran gas bumi yang disetujui Kepala Badan Pelaksana).
• Biaya pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat pada masa eksploitasi (hanya masa eksplorasi yang dapat dikembalikan).
• Biaya terkait merger, akuisisi, atau pengalihan participating interest.
• Pajak penghasilan karyawan yang ditanggung kontraktor atau di-gross up, serta PPh pihak ketiga yang ditanggung kontraktor.
• Bonus yang dibayarkan kepada Pemerintah.
• Biaya yang terjadi sebelum penandatanganan kontrak, insentif interest recovery, dan biaya audit komersial.

Alokasi biaya bersama antara minyak dan gas bumi dilakukan secara proporsional sesuai nilai relatif hasil produksi. Jika pengembalian biaya operasi minyak bumi atau gas bumi tidak mencukupi dari hasil produksinya, selisihnya dapat dibebankan pada hasil produksi jenis yang lain.

Poin Kunci

• Biaya operasi yang dapat dikembalikan harus memenuhi kriteria kelayakan, kewajaran, dan keterkaitan langsung dengan operasi yang disetujui.
• Terdiri dari biaya eksplorasi, eksploitasi, dan biaya lain, termasuk penyusutan aset milik negara dan cadangan penutupan tambang.
• Daftar biaya yang tidak dapat dikembalikan mencakup pengeluaran pribadi, sanksi, biaya konsultan yang tidak relevan, biaya pemasaran tertentu, dan biaya lainnya yang tidak terkait langsung dengan operasi inti atau tidak memenuhi prinsip kewajaran.
• Pengeluaran yang merugikan negara atau tidak melalui prosedur tender juga tidak dapat dikembalikan.

---

Pembaruan

Pengelolaan biaya operasi adalah aspek krusial dalam Kontrak Kerja Sama (KKS) hulu migas, karena secara langsung memengaruhi penerimaan negara dari bagi hasil. Biaya operasi, atau yang biasa disebut cost recovery, adalah biaya yang dikeluarkan Kontraktor selama Operasi Perminyakan yang dapat dikembalikan oleh pemerintah dari produksi migas. Kriteria untuk biaya yang dapat dikembalikan sangat ketat dan harus memenuhi beberapa persyaratan fundamental: ²

Syarat Umum Pengembalian Biaya

1. Relevansi dan Keterkaitan Langsung: Biaya harus dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, serta terkait langsung dengan kegiatan Operasi Perminyakan di Wilayah Kerja Kontraktor yang bersangkutan di Indonesia. Ini memastikan bahwa hanya pengeluaran yang berkontribusi langsung pada produksi migas yang dapat dikembalikan. ²
2. Harga Wajar: Penggunaan harga harus wajar, artinya tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa (related party transactions) yang mungkin menggelembungkan biaya. Hal ini mengacu pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, menjaga integritas finansial proyek. ²
3. Kaidah Bisnis dan Teknik yang Baik: Pelaksanaan Operasi Perminyakan serta pengeluaran biayanya wajib sesuai dengan kaidah praktik bisnis dan keteknikan yang baik (Good Oilfield Practice). Ini mencakup standar keselamatan, efisiensi operasional, dan keberlanjutan lingkungan. ²
4. Sesuai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA): Seluruh kegiatan dan biaya harus selaras dengan Rencana Kerja dan Anggaran yang telah disetujui oleh Kepala SKK Migas. RKA berfungsi sebagai panduan dan batas persetujuan pengeluaran tahunan. ²

Jenis Biaya yang Tidak Dapat Dikembalikan

Di sisi lain, ada juga daftar biaya yang secara eksplisit tidak dapat dikembalikan dalam penghitungan bagi hasil dan pajak penghasilan. Daftar ini mencakup pengeluaran yang dianggap tidak relevan langsung dengan operasi inti, bersifat pribadi, atau merupakan sanksi. Beberapa di antaranya meliputi: ²

• Biaya untuk kepentingan pribadi/keluarga pekerja, pengurus, pemegang Participating Interest, dan pemegang saham.
• Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali untuk biaya penutupan dan pemulihan tambang yang disimpan pada rekening bersama SKK Migas dan Kontraktor.
• Harta yang dihibahkan.
• Sanksi administrasi (bunga, denda, kenaikan) dan pidana yang terkait pelanggaran peraturan perpajakan, serta tagihan atau denda akibat kesalahan Kontraktor.
• Biaya penyusutan atas barang dan peralatan yang bukan milik negara.
• Biaya pemasaran minyak dan/atau gas bumi bagian Kontraktor, kecuali biaya pemasaran gas bumi yang disetujui Kepala SKK Migas.
• Biaya terkait merger, akuisisi, atau biaya pengalihan Participating Interest.
• Pajak Penghasilan karyawan yang ditanggung Kontraktor (kecuali tunjangan pajak) dan Pajak Penghasilan pihak ketiga yang ditanggung/digross-up Kontraktor. ²

Tabel Contoh Biaya yang Boleh dan Tidak Boleh Dikembalikan:

Pengawasan terhadap biaya operasi ini dilakukan secara berlapis, melibatkan SKK Migas dan pihak auditor pemerintah. Pedoman pengendalian biaya operasi wajib diterbitkan oleh SKK Migas, dan laporan pembukuan pelaksanaan pengembalian biaya harus disampaikan secara periodik kepada Menteri Keuangan dan Menteri ESDM. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa PNBP negara tidak terkikis oleh biaya yang tidak layak atau berlebihan. ²

Poin Kunci

• Cost recovery harus memenuhi kriteria keterkaitan langsung, harga wajar, praktik baik, dan sesuai RKA yang disetujui SKK Migas.
• Beberapa biaya, seperti untuk kepentingan pribadi, dana cadangan umum, dan sanksi, secara tegas tidak dapat dikembalikan.
• SKK Migas memiliki peran sentral dalam menyetujui RKA dan mengawasi pelaksanaan biaya operasi.
• Pengawasan biaya operasi dilakukan untuk menjaga optimalisasi PNBP yang diterima negara.
• Mekanisme ini menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan proyek hulu migas.