Alur Pengajuan dan Verifikasi *Reimbursement* PPN/PPnBM bagi Kontraktor Hulu Migas

Kontraktor atau Operator Pelaksana Unitisasi di sektor hulu minyak dan gas bumi berhak mengajukan permintaan Pembayaran Kembali (Reimbursement) PPN atau PPN dan PPnBM atas perolehan barang dan/atau jasa kena pajak. Hak ini timbul setelah setoran bagian negara—berupa First Tranche Petroleum (FTP) dan/atau Equity—diterima di rekening kas negara. Batas waktu pengajuan reimbursement ini adalah lima tahun sejak berakhirnya masa Kontrak Kerja Sama, dengan jumlah yang diajukan tidak boleh melampaui jumlah bagian negara yang telah disetorkan. ²

Proses Pengajuan Tagihan oleh Kontraktor

Kontraktor mengajukan tagihan reimbursement PPN/PPnBM kepada Kepala SKK Migas atau Kepala BPMA melalui pejabat yang membidangi urusan keuangan. Pengajuan ini harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang bervariasi tergantung kapan setoran PPN/PPnBM tersebut dilakukan:

• Setoran setelah tahun 2015: Bukti Penerimaan Negara (BPN) dan surat konfirmasi penerimaan negara berupa NTPN/NTB/NTP dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
• Setoran antara 2008 dan 2015: BPN, surat konfirmasi KPPN (NTPN/NTB/NTP), ditambah konfirmasi data antara KPPN dan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.
• Setoran sebelum 2008: Surat konfirmasi bank/pos persepsi yang berisi kode billing/NTPN/NTB/NTP, serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh Kontraktor. ³

Selain itu, Surat Keterangan Fiskal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak juga wajib dilampirkan, yang berisi keterangan mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan Kontraktor untuk masa dan tahun pajak tertentu. ³

Verifikasi dan Rekonsiliasi oleh Otoritas

Setelah tagihan diajukan, SKK Migas atau BPMA akan melakukan verifikasi. Proses verifikasi ini mencakup penelitian terhadap penyetoran PPN/PPnBM berdasarkan Surat Setoran Pajak dan validitas Surat Keterangan Fiskal. Untuk PPN/PPnBM yang pungutannya tidak dilakukan oleh Kontraktor, SKK Migas/BPMA meminta konfirmasi atas pelaporan Faktur Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak. ⁴

Tabel 2: Batas Waktu Konfirmasi DJP kepada SKK Migas/BPMA

Selain itu, dalam proses verifikasi, SKK Migas atau BPMA juga memperhitungkan potensi penyesuaian seperti kelebihan reimbursement periode sebelumnya, nilai Over Lifting Kontraktor yang sudah jatuh tempo, dan kewajiban lain dari kegiatan usaha hulu migas yang telah disetujui Menteri Keuangan. ⁵

Jika hasil verifikasi terpenuhi, Kepala SKK Migas atau Kepala BPMA menyampaikan surat tagihan permintaan reimbursement kepada Direktur Jenderal Anggaran (DJA) yang kemudian akan melakukan penelitian lebih lanjut dan memproses pembayaran. Jika tidak terpenuhi, tagihan akan dikembalikan kepada Kontraktor untuk perbaikan. ⁶

Poin Kunci

• Kontraktor berhak mengajukan reimbursement PPN/PPnBM setelah setoran bagian negara diterima.
• Pengajuan tagihan memerlukan dokumen pendukung seperti BPN, surat konfirmasi KPPN, dan Surat Keterangan Fiskal.
• SKK Migas/BPMA bertanggung jawab atas verifikasi awal dan memperhitungkan penyesuaian lain.
• Direktorat Jenderal Pajak turut berperan dalam konfirmasi Faktur Pajak.
• DJA adalah validator akhir sebelum pembayaran diproses, dengan kemungkinan pengembalian tagihan untuk perbaikan jika tidak lengkap.

---

Pembaruan

Prosedur Pembayaran Kembali (Reimbursement) PPN

Tata kelola reimbursement PPN di sektor hulu migas merupakan serangkaian proses multi-tahap yang melibatkan verifikasi dan persetujuan dari berbagai instansi. Alur ini dirancang untuk memastikan akuntabilitas, kebenaran data, dan kepatuhan terhadap peraturan sebelum dana negara dicairkan. ²

Tahap 1: Pengajuan Permohonan oleh Kontraktor

Proses dimulai ketika Kontraktor mengajukan permohonan reimbursement kepada SKK Migas atau BPMA (untuk wilayah Aceh). Permohonan ini harus didukung oleh dokumen yang kuat untuk membuktikan bahwa PPN telah benar-benar disetor ke kas negara. Kelengkapan dokumen ini krusial untuk proses verifikasi selanjutnya.

Dokumen utama yang wajib dilampirkan antara lain:

1. Bukti Setor Pajak: Bisa berupa Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Ini adalah bukti otentik pembayaran.
2. Faktur Pajak: Untuk transaksi di mana PPN dipungut oleh pihak lain, Kontraktor harus melampirkan Faktur Pajak asli yang sudah disahkan.
3. Surat Keterangan Fiskal (SKF): Surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ini berfungsi sebagai bukti bahwa Kontraktor adalah wajib pajak yang patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tahap 2: Verifikasi oleh SKK Migas/BPMA dan Konfirmasi ke DJP

Setelah menerima permohonan, SKK Migas/BPMA melakukan verifikasi berlapis. Verifikasi ini tidak hanya sebatas kelengkapan dokumen, tetapi juga kebenaran materielnya. ³

Langkah-langkah verifikasi utama:

• Penelitian Dokumen: Memastikan semua dokumen pengajuan lengkap dan sesuai.
• Konfirmasi ke DJP: Ini adalah langkah paling krusial. SKK Migas/BPMA wajib meminta konfirmasi secara tertulis kepada DJP untuk memastikan bahwa Faktur Pajak yang diklaim oleh Kontraktor telah dilaporkan dengan benar oleh pihak penjual (rekanan). DJP diberikan waktu 20 hari kerja untuk memberikan jawaban konfirmasi.

Tahap 3: Permintaan Pembayaran ke Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)

Setelah proses verifikasi dan konfirmasi DJP selesai, Kepala SKK Migas/BPMA mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis kepada Direktur Jenderal Anggaran (DJA). Surat permintaan ini berisi rincian lengkap, termasuk jumlah reimbursement per Kontraktor, nomor rekening bank, dan daftar NTPN dari pajak yang dimintakan pengembalian.

Tahap 4: Penelitian DJA dan Penerbitan Perintah Bayar

DJA akan meneliti permintaan dari SKK Migas/BPMA. Fokus penelitian DJA adalah:

• Kesesuaian surat permintaan.
• Kelengkapan data pendukung.
• Perbandingan jumlah permintaan reimbursement dengan jumlah setoran Bagian Negara yang telah diterima dari Kontraktor tersebut. Ini untuk memastikan klaim tidak melebihi plafon yang diizinkan.

Jika semua syarat terpenuhi, DJA akan menerbitkan surat permintaan pembayaran kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) paling lambat 7 hari kerja.

Tahap 5: Eksekusi Pembayaran oleh DJPb dan Bank Indonesia

DJPb, setelah menerima permintaan dari DJA, akan melakukan penelitian akhir dan menerbitkan surat perintah pembayaran kepada Bank Indonesia (BI) dalam waktu paling lambat 6 hari kerja. Berdasarkan perintah ini, BI akan melakukan pemindahbukuan dana dari Rekening Minyak dan Gas Bumi langsung ke rekening bank Kontraktor yang bersangkutan.

Tahap 6: Pelaporan dan Koreksi

Setelah pembayaran dilakukan, alur informasi berjalan kembali dari BI ke DJPb, lalu ke DJA, dan diteruskan ke SKK Migas/BPMA sebagai bukti pelaksanaan. Jika di kemudian hari ditemukan kesalahan pembayaran, baik melalui temuan internal maupun hasil pemeriksaan aparat berwenang, koreksi akan dilakukan dengan memperhitungkannya pada pembayaran reimbursement periode berikutnya. ³

Poin Kunci

• Proses reimbursement PPN adalah alur kerja yang terstruktur dan melibatkan verifikasi berlapis oleh SKK Migas/BPMA, DJP, DJA, dan DJPb.
• Konfirmasi dari DJP mengenai validitas Faktur Pajak adalah titik kontrol krusial untuk mencegah klaim fiktif.
• Plafon reimbursement yang terikat pada setoran Bagian Negara diperiksa secara ketat oleh DJA.
• Terdapat mekanisme offsetting yang memungkinkan pemerintah menagih kewajiban Kontraktor (seperti Over Lifting) dengan memotong hak reimbursement-nya.
• Adanya batasan waktu di setiap tahap (misal 20 hari untuk konfirmasi DJP, 7 hari untuk proses di DJA) bertujuan untuk memberikan kepastian waktu bagi Kontraktor.

---

Materi Tambahan — Memahami Konsep Reimbursement PPN bagi Kontraktor Hulu Migas

Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor Minyak dan Gas Bumi (Migas) melibatkan serangkaian istilah khusus yang perlu dipahami secara mendalam. peraturan menteri keuangan menyediakan kerangka definisi yang jelas untuk memastikan keseragaman pemahaman dan praktik akuntansi.

Apa Itu PNBP Migas?

Secara umum, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh individu atau badan usaha, sebagai imbalan atas manfaat langsung atau tidak langsung dari layanan atau pemanfaatan sumber daya negara. PNBP ini masuk sebagai penerimaan Pemerintah Pusat di luar pajak dan hibah, serta dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Secara spesifik di sektor energi, kita mengenal dua kategori utama dalam PNBP Migas:

1. PNBP Sumber Daya Alam Migas (PNBP SDA Migas): Ini adalah PNBP yang berasal dari bagian negara atas hasil eksploitasi kekayaan alam minyak dan/atau gas bumi. Perhitungannya setelah mempertimbangkan kewajiban pemerintah sesuai kontrak dan peraturan perundang-undangan di sektor hulu migas. ²
2. PNBP Migas Lainnya: Golongan ini mencakup PNBP dari bagian negara yang terkait dengan kegiatan usaha hulu migas atau sesuai kontrak kerja sama, tetapi tidak berasal langsung dari hasil eksploitasi sumber daya alam minyak dan/atau gas bumi. ³

Kedua kategori ini, PNBP SDA Migas dan PNBP Migas Lainnya, membentuk apa yang disebut PNBP Migas, yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN).

Istilah Penting Lainnya dalam Hulu Migas

Selain definisi dasar PNBP Migas, terdapat beberapa terminologi operasional dan akuntansi yang sangat relevan dalam konteks hulu migas:

Peran Standar Akuntansi

Dokumen ini juga mengacu pada beberapa standar akuntansi penting:

• Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP): Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah.
• Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat: Prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Pusat.

SAP berbasis akrual menjadi fondasi bagi petunjuk teknis ini, memastikan bahwa pengakuan pendapatan dan beban mencerminkan kejadian ekonomi, bukan hanya aliran kas. Hal ini penting untuk menyajikan gambaran keuangan yang lebih komprehensif dan relevan bagi pengambilan keputusan.

Poin Kunci

• PNBP Migas dikelompokkan menjadi PNBP SDA Migas (dari eksploitasi) dan PNBP Migas Lainnya (terkait hulu migas non-eksploitasi).
• DMO adalah kewajiban penyerahan bagian kontraktor untuk kebutuhan dalam negeri.
• Rekening Minyak dan Gas Bumi (dalam USD) adalah tempat penampungan penerimaan dan pengeluaran hulu migas.
• Satker PNBP Migas dan Instansi Pelaksana memiliki peran spesifik dalam akuntansi dan pengelolaan PNBP Migas.
• Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual menjadi dasar utama penyusunan laporan keuangan.

---

Materi Tambahan — Kriteria dan Batasan PPN yang Dapat Di-reimburse di Sektor Hulu Migas

Hak dan Kriteria PPN yang Dapat Dikembalikan

Tidak semua Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibayarkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) secara otomatis berhak untuk di-reimburse. Peraturan menetapkan kriteria spesifik mengenai PPN mana yang layak untuk diajukan dalam mekanisme pembayaran kembali. Pada dasarnya, hak reimbursement melekat pada PPN atau PPN dan PPnBM atas perolehan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak yang digunakan untuk kegiatan operasi di Wilayah Kerja hulu migas. ²

Ini berarti, PPN yang timbul dari pengadaan barang modal, bahan baku, maupun jasa penunjang yang secara langsung berhubungan dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dapat diajukan untuk pembayaran kembali. Prinsip utamanya adalah bahwa pengeluaran tersebut harus merupakan bagian dari biaya operasi yang dapat dibebankan berdasarkan ketentuan perundang-undangan (cost recovery).

Pengecualian Reimbursement PPN

Untuk menjaga agar fasilitas ini tidak disalahgunakan dan sejalan dengan kebijakan perpajakan lainnya, terdapat beberapa jenis PPN yang secara tegas dikecualikan dari mekanisme reimbursement. Kontraktor tidak dapat mengklaim pengembalian untuk:

1. PPN yang Dibebaskan: Jika atas impor atau penyerahan barang/jasa tersebut sudah mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan dari pungutan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, maka PPN tersebut tidak dapat di-reimburse.
2. PPN Kegiatan Pengolahan LNG: PPN yang terutang atas biaya operasional kilang Liquified Natural Gas (LNG) pada umumnya tidak dapat dikembalikan. Ini karena kegiatan pengolahan LNG dianggap sebagai kegiatan hilir atau pemrosesan lebih lanjut, bukan bagian dari kegiatan hulu murni. Pengecualian bisa terjadi jika KKS secara eksplisit mengatur lain.
3. PPN atas Biaya yang Tidak Dapat Dibebankan: PPN yang melekat pada pengadaan barang atau jasa yang biayanya tidak dapat dibebankan sebagai biaya operasi (non-recoverable cost) sesuai ketentuan yang berlaku. Contohnya adalah biaya untuk kepentingan pribadi atau pengeluaran yang tidak wajar.

Batasan Nilai Reimbursement dari Bagian Negara

Aspek paling fundamental dalam taksonomi reimbursement PPN adalah penetapan batas atas (plafon) jumlah yang dapat dibayarkan. Pembayaran kembali kepada Kontraktor tidak bersifat tanpa batas, melainkan dikaitkan langsung dengan kontribusi finansial Kontraktor kepada negara.

Bagian Negara dalam konteks ini terdiri dari dua jenis PNBP migas utama:

• First Tranche Petroleum (FTP): Sejumlah tertentu minyak atau gas bumi dari total produksi yang diambil oleh negara sebelum perhitungan cost recovery.
• Equity to be Split: Hasil produksi yang tersedia untuk dibagi antara Pemerintah dan Kontraktor setelah dikurangi FTP, cost recovery, dan insentif lainnya (jika ada).

Fleksibilitas juga diberikan di mana ketentuan KKS dapat mengatur secara berbeda. Sebagai contoh, sebuah KKS bisa saja menetapkan bahwa sumber dana untuk reimbursement hanya berasal dari setoran Equity, tidak termasuk FTP. Dalam kasus seperti itu, plafon reimbursement akan lebih rendah. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada aturan umum, detail dalam setiap KKS tetap menjadi rujukan tertinggi (lex specialis). ³

Dengan mengaitkan reimbursement pada setoran Bagian Negara, pemerintah memastikan bahwa pengeluaran untuk fasilitas ini didanai langsung dari pendapatan yang dihasilkan oleh Wilayah Kerja yang bersangkutan, menciptakan siklus fiskal yang mandiri dalam sektor hulu migas. ³

Poin Kunci

• Reimbursement hanya berlaku untuk PPN atas barang/jasa yang digunakan dalam kegiatan operasi hulu migas.
• PPN yang dikecualikan meliputi PPN yang sudah dibebaskan, PPN kegiatan pengolahan LNG, dan PPN atas biaya yang tidak dapat menjadi cost recovery.
• Jumlah total reimbursement yang dapat diajukan oleh Kontraktor dibatasi oleh jumlah Bagian Negara (PNBP Migas) yang telah disetorkannya.
• Bagian Negara yang menjadi dasar plafon adalah setoran FTP dan/atau Equity to be Split.
• Ketentuan spesifik dalam masing-masing KKS dapat mengatur batasan dan sumber dana reimbursement secara berbeda dari aturan umum.