Formula PNBP Progresif untuk Pemegang IUPK Kelanjutan Operasi

Salah satu inovasi terpenting dalam regulasi ini adalah pengenalan struktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang komprehensif dan dinamis bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian (IUPK-K). Struktur ini menggantikan kewajiban yang sebelumnya diatur dalam PKP2B dan dirancang untuk mengoptimalkan penerimaan negara seiring fluktuasi harga komoditas. ¹

Struktur PNBP baru ini terdiri dari beberapa komponen utama yang wajib dipenuhi oleh pemegang IUPK-K.

Komponen Utama PNBP untuk IUPK-K

Kewajiban PNBP bagi pemegang IUPK-K tidak lagi tunggal, melainkan gabungan dari beberapa jenis pungutan, yaitu:

1. Iuran Tetap (Dead Rent): Tarifnya mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang PNBP pada Kementerian ESDM yang berlaku saat IUPK-K diterbitkan. Ini dibayar berdasarkan luasan wilayah izin.
2. Iuran Produksi (Royalti): Tarif royalti juga mengikuti ketentuan umum PNBP Minerba yang berlaku. Ini adalah persentase dari harga jual batubara.
3. Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) eks-PKP2B: Dihitung dengan formula 0,2% dikalikan harga jual per ton. Pungutan ini dikenakan karena perusahaan memanfaatkan aset yang secara hukum telah menjadi milik negara setelah kontrak PKP2B berakhir.
4. PNBP Penjualan Hasil Tambang: Ini adalah jenis PNBP baru yang bersifat progresif dan menjadi inti dari kebijakan ini. Besarnya pungutan ini sangat dipengaruhi oleh Harga Batubara Acuan (HBA).
5. Bagian Pemerintah Pusat: Sebesar 4% dari keuntungan bersih perusahaan setelah dikurangi Pajak Penghasilan Badan.

Komponen-komponen ini bekerja secara sinergis untuk memastikan negara mendapatkan bagian yang adil dari eksploitasi sumber daya alam. ²

Iuran Tetap

Per Hektar

Sesuai regulasi KESDM

Royalti

Persentase (%)

Dari harga jual

PNBP Penjualan

14% - 28%

Progresif berbasis HBA

Bagian Laba Bersih

4%

Untuk Pemerintah Pusat

Mekanisme Tarif Progresif Berbasis HBA

Bagian paling signifikan dari struktur baru ini adalah pengenaan PNBP Penjualan Hasil Tambang yang tarifnya berjenjang tergantung pada HBA. Terdapat dua skema utama bagi pemegang IUPK-K yang berasal dari jenis PKP2B yang berbeda, namun skema tarif progresif adalah fitur utamanya.

Untuk pemegang IUPK-K yang pajaknya sebelumnya diatur berdasarkan kontrak (Pasal 2 huruf d), formula perhitungannya adalah:

PNBP = (Tarif HBA x Harga Jual) - Royalti - PNBP Pemanfaatan BMN

Berikut adalah tabel tarif progresif yang berlaku untuk skema ini:

Pengaturan tarif yang dinamis ini memungkinkan penerimaan negara meningkat secara signifikan ketika harga batubara global sedang tinggi, dan sebaliknya, memberikan sedikit kelonggaran bagi perusahaan saat harga jatuh. ³

Level HBA (USD/ton)

Target Tarif Total

< $70

14%

$70 - $80

17%

$80 - $90

23%

$90 - $100

25%

> $100

28%

Selain PNBP di atas, pemegang IUPK-K juga tetap dikenai kewajiban PNBP di bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta PNBP lainnya yang berlaku umum. Keseluruhan struktur ini menciptakan rezim fiskal yang lebih modern dan adaptif untuk pertambangan batubara di Indonesia. ⁴

Poin Kunci

• PNBP untuk pemegang IUPK-K terdiri dari lima komponen: Iuran Tetap, Royalti, Pemanfaatan BMN, PNBP Penjualan Hasil Tambang, dan Bagian Pemerintah Pusat dari laba bersih.
• Terdapat PNBP baru bernama "Penjualan Hasil Tambang" yang tarifnya bersifat progresif berdasarkan level HBA.
• Formula PNBP Penjualan Hasil Tambang dirancang untuk mencegah pungutan ganda dengan mengurangkan komponen royalti dan pemanfaatan BMN.
• Tarif total yang dikenakan pada penjualan batubara berkisar antara 14% hingga 28%, tergantung pada harga pasar (HBA).
• Struktur ini bertujuan untuk menciptakan sistem bagi hasil yang adil dan adaptif antara pemerintah dan perusahaan.